Wota JKT48 beraksi menolak revisi UU TNI, khawatir Indonesia jadi negara militer dan dampaknya bagi karier di luar negeri.

Besaran gaji pokok yang diterima tenaga honorer ini bervariasi berdasarkan wilayah kerja, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Risiko ekonomi menghantui APBN, ketatnya tenaga kerja, hingga sentimen negatif investasi jika TNI semakin aktif di jabatan sipil, jika RUU TNI disahkan jadi UU.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di tanah air merugikan negara dan ...

Sedikitnya 2000 tenaga honorer di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara belum menerima gaji sejak Januari 2025 ...

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Polemik terkait rencana ekspansi TNI ke jabatan sipil kembali menuai sorotan. Salah satu akun X dengan nama IAKI (@__AnakKolong) mengkritik keras fenomena ini, Selasa (26/3 ...

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan, untuk menentukan perlakukan perpajakan atas tenaga ...

Gelombang demonstrasi di Sidoarjo menolak revisi UU TNI. Mahasiswa suarakan kekhawatiran akan melemahnya supremasi sipil dan ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyebutkan bahwa pemerintah maupun penyusun revisi ...

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menanggapi kemungkinan revisi kerja sama dengan TNI AD untuk pembangunan. Ini penjelasannya.

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung PMII, HMI, IMM, dan GMNI yang membentuk menggelar aksi unjuk ...

Pemkab Grobogan tetap berkomitmen mempertahankan tenaga non-ASN yang ada. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan anggaran ...