TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di Tanah Papua sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus). Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Su ...

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di tanah air merugikan negara dan ...

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menanggapi kemungkinan revisi kerja sama dengan TNI AD untuk pembangunan. Ini penjelasannya.

Risiko ekonomi menghantui APBN, ketatnya tenaga kerja, hingga sentimen negatif investasi jika TNI semakin aktif di jabatan sipil, jika RUU TNI disahkan jadi UU.

Pengawasan tenaga kerja asing itu sangat mudah dilakukan, tinggal ada kemauan dan keseriusan dari pemerintah.    - Halaman 2 ...

Gelombang demonstrasi di Sidoarjo menolak revisi UU TNI. Mahasiswa suarakan kekhawatiran akan melemahnya supremasi sipil dan ...

Sedikitnya 2000 tenaga honorer di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara belum menerima gaji sejak Januari 2025 ...

Saat UU TNI baru disahkan, Pemprov Jabar dan TNI AD mengadakan kerja sama pembangunan yang isinya di luar ketentuan berlaku. Apa kata pengamat? Halaman all ...

UU TNI tidak membolehkan prajurit TNI menjadi kepala daerah tanpa Pemilu/Pilkada. UU TNI tidak membolehkan TNI memiliki ...

Revisi omnibus law sektor keuangan ini diyakini tidak akan mengubah tujuan dan fungsi Bank Indonesia. Apa yang berubah?

Itulah informasi terkait dengan tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK baru akan menerima gaji dan tunjangan jika telah ...