TEMPO.CO, Jakarta - Hingga kini terdapat 66 perusahaan yang mengajukan permohonan memanfaatkan pasir laut, termasuk milik mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Mereka hingga kini masih ...

Kendati demikian, tidak hanya Yusril Ihza. Terdapat nama besar lain yang menghiasi ... kabarnya Dede belum juga memberikan tanggapan maupun keterangan ihwal keterlibatannya dengan ekspor pasir laut.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Yusril ...

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Arsjad Rasjid mendukung kebijakan pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun. Menurutnya, kebijakan ini ...

Namun keluarnya PP tersebut memberikan tanggapan pro dan kontra. Sebab, pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut diperbolehkan untuk diekspor keluar negeri. Menanggapi penetapan PP ...

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan pembukaan izin ekspor pasir laut. Praktik ekspor pasir laut sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 ...

BANGKA, KOMPAS.com - Perizinan tambang sedimentasi pasir laut yang dibuka negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 ditolak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung ...

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers nasional dan internasional menegaskan bahwa pemanfaatan pasir hasil sedimentasi di laut belum ...

JawaPos.com - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan ekspor pasir laut. Ia menilai ...

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga kini terdapat 66 perusahaan yang mengajukan permohonan memanfaatkan pasir laut, termasuk milik ...